Jakarta, Portonews.com – Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur memiliki potensi pariwisata antara lain, wisata alam, budaya, dan ekonomi kreatif dari masyarakat yang dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Bahkan, untuk mengenalkan potensi tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kutai Barat mendorong sentra kerajinan usaha kecil menengah (UKM).
“Kami ingin mengenalkan ekonomi kreatif melalui tenun doyo, sulam tumpar, hingga bodong melalui berbagai kegiatan hingga ke luar negeri. Hal ini bisa meningkatkan perekonomian para perajin dan juga meningkatkan PAD Kutai Barat,” kata Bupati Kutai Barat Fransiskus Xaverius Yapan, ditemui saat acara The Beauty of West Kutai, di Hotel Kempinski Jakarta, (3/10).
Pada acara pergelaran budaya dan seni tersebut juga turut digelar peragaan busana karya desainer Billy Tjong yang menggunakan tenun Doyo dan sulam Tumpar. Ada keunikan dari kain-kain khas Kutai Barat ini, seperti pada tenun doyo. Bahan bakunya terbuat dari serat tumbuhan yang dianyam. Keunikan itulah yang dipelihara dan dikembangkan oleh Pemkab Kutai Barat agar terus berkelanjutan hingga regenerasi.
Ketua Dekranasda Kutai Barat Yayuk Seri Rahayu mengatakan potensi pariwisata maupun sentral ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kutai Barat cukup besar. Namun masih belum dikembangkan dan hanya dikenal oleh pangsa pasar dari dalam negeri saja.
Dalam pembukaan acara tersebut dimeriahkan oleh tarian selamat datang dari grup tari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat yang dikoordinir Bapak Silvanus Ngampun selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Selain itu, dari sektor wisata alam Kutai Barat menjadi andalan yang tak kalah menarik. Daerah ini memiliki obyek pariwisata alam memesona, yakni pegunungan dan air terjun.
“Akses menuju obyek wisata sudah dibangun supaya para wisatawan bisa menuju obyek wisata lebih cepat dan mudah, juga terjangkau karena biayanya murah,” ujar Bupati.
Mengenai anggaran pariwisata berasal dari dana bagi hasil, yakni pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
“Karena dana PAD kita Rp100 miliar, jadi kita menerapkan dana bagi hasil,” ucapnya.
