Jakarta, Portonews.com – Sejumlah kepala daerah dan pejabat-pejabat pemerintah provinsi seluruh Indonesia hadir dalam rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta, (6/12).
Rapat tersebut bertujuan untuk mendukung dan memfasilitasi kerja sama perdagangan, baik antara pemerintah dengan pemerintah atau government to government (g to g), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan Kadin dalam bentuk business to businesss (b to b).
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, selaku Ketua Umum APPSI dalam pemaparannya mengungkapkan pengalamannya dalam urusan meningkatkan perdagangan antar daerah yang dilaksanakan Jawa Timur
Untuk government to government, pihaknya melakukan MoU dengan pemerintah provinsi lain untuk melakukan pertukaran informasi perdagangan, peningkatan pemasaran melalui KPD, pelaksanaan bidang pemasaran, fasilitasi pelaksananaan misi dagang, dan pelaksanaan kerja sama secara teknis lewat Kadin masing-masing daerah.
“Untuk b to b, dilakukan promosi kegiatan pameran dagang seperti yang dilaksanakan pada hari ini di Hotel Borobudur. Hasilnya sungguh luar biasa, sampai pukul 11.00 WIB sudah tercapai transaksi sebesar Rp 912 miliar. Kami optimistis sampai jam 12.00 WIB nanti akan tercapai transaksi Rp 1 triliun,” kata Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo.
Sementara, Musa Kamudi, Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus Setda PRN Papua Barat, turut mengapresiasi kegiatan ini. Ia mengharapkan, kerjasama yang positif ini akan memperkuat ekonomi masing-masing daerah. Namun, yang menjadi persoalan adalah biaya ongkos angkut dari Papua ke daerah-daerah di luar Papua, begitu juga sebaliknya sangat mahal.
“Potensi daerah-daerah sangat berbeda. Misalnya kita bicara pertanian, perikanan, kelautan cukup menjanjikan tapi yang menjadi masalah aspek pemasaran dan transportasi. Memang ada potensi yang bisa kita kembangkan, kalau bisa impor dari luar negeri kita batasi sepanjang daerah mampu menyediakan itu,” ujar Musa saat ditemui Portonews.com di Hotel Borobudur.
Ia mencontohkan, misalnya budidaya rumput laut hanya 45 hari dan itu tidak membutuhkan keterampilan khusus. Kualitas rumput laut yang terbaik bedasarkan penelitian itu ada di Papua Barat, Kabupaten Fak Fak. Alasannya, karena laut yang belum tercemar. Dengan komoditas rumput laut, masyarakat tentunya dapat diberikan kepastian untuk ada pihak yang menampung dan memasarkan produk-produknya.
Selama ini, menurut Musa, pemerintah provinsi, kabupaten/kota mengharapkan dana dari pemerintah pusat tidak mengarah pada tujuan otonomi daerah ini seperti apa. Kewenangan semakin banyak digunakan untuk regulasi untuk menciptakan iklim investasi dan PAD meningkat.
“Di Papua dan Papua Barat ini tingkat kemiskinan masih tinggi. Bagaimana tingkat kemiskinan ini bisa berkurang. Cost untuk membangun daerah satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi kementerian/Lembaga juga harus mendukung tidak bisa berjalan sendiri,” tutur Musa.
