Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Jangan Mangkrak

Tanggal 18 Maret 2016, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendak melakukan perjalanan politik Tour d’Java. Sehari sebelum SBY melakukan perjalanan politiknya, Presiden Jokowi melakukan inspeksi mendadak ke area pembangunan Wisma Atlet di Hambalang Kabupaten Bogor yang mangkrak. Maka dengan serta-merta publik menginterpretasikan sidak Presiden Jokowi itu memporak-porandakan rencana Tour d’Java-nya SBY. Seolah Jokowi ingin menunjukkan bahwa pengawasan pembangunan pada pemerintahan sebelumnya sangat lemah, meski kemudian pihak Istana membantahnya.

Kemudian, pada tanggal 24 November 2016 Presiden Jokowi mengemukakan adanya 34 proyek pembangkit listrik yang dibangun pada masa pemerintahan SBY yang juga mangkrak dengan kerugian negara hampir Rp 5 triliun. Munculnya pemberitaan mengenai proyek yang tidak selesai itu menjadikan kata ‘mangkrak’ begitu populer di masyarakat, khususnya di media sosial. Terminologi ‘mangkrak’ juga menjadi identik dengan proyek-proyek infrastruktur yang dibangun pada masa pemerintahan SBY.

KEDUA peristiwa tersebut bukan tanpa konsekuensi politik, apalagi Presiden  Jokowi begitu bersemangat membangun berbagai infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dengan dana yang sangat besar. Artinya, jika ada satu saja dari ratusan proyek infrastruktur yang dibangun pada masa pemerintahan Jokowi, bisa menimbulkan badai cercaan dan cemoohan yang akan menghantam Jokowi.

Karena itu, saat memberikan arahan kepada para menteri setelah pembahasan APBN 2018, Presiden Joko Widodo menyampaikan sembilan poin yang harus diingat oleh semua pelaksana pembangunan. Dari sembilan poin arahan Presiden, pada poin pertama Presiden mengingatkan agar semua proyek-proyek pembangunan infrastruktur harus selesai pada waktunya. Dengan kata lain, Presiden meminta agar tidak ada satu pun proyek infrastruktur yang mangkrak atau penyelesaiannya molor.

“Sekali lagi, seluruh proyek infrastruktur nasional harus dapat diselesaikan pada waktunya. Sehingga kita memiliki fondasi yang kuat, tidak saja untuk meningkatkan daya saing, tapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tegas Presiden Jokowi.

Kegairahan Presiden Jokowi membangun infrastruktur bukan tanpa alasan. Selama berpuluh-puluh tahun pembangunan infrastruktur Indonesia dilakukan atas dasar perhitungan untung rugi dalam jangka pendek. Akibatnya, infrastruktur lebih terkonsentrasi di wilayah-wilayah pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Selain itu, indeks daya saing infrastruktur Indonesia masih sangat rendah, seperti terlihat pada laporan yang dipublikasikan oleh The Global Competitiveness Report.

Berdasarkan laporan lembaga tersebut, indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada tahun 2011 berada di peringkat ke-90 dunia. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, hasilnya pada tahun 2017 posisi Indonesia naik ke peringkat 60 dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengemukakan, dalam Rencana Strategis 2015-2019 pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 5.519,4 triliun untuk 254 proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2017 pemerintah mengalokasikan dana Rp 387,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran itu merupakan pos belanja terbesar setelah pendidikan yang mencapai Rp 416,1 triliun.

“Bahkan untuk tahun anggaran 2018, anggaran untuk infrastruktur menjadi yang terbesar, sekitar Rp 455 triliun atau 3,1% dari PDB. Sementara total belanja APBN 2018 sekitar Rp 2.200 triliun,” kata Darmin.

                                    Target Pembangunan Infrastruktur 2015-2019

Sumber : RPJMN 2015-2019

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa fokus dari desain kebijakan fiskal tahun 2018 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro dengan perbaikan pada sisi produktivitas melalui investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

“Dengan infrastruktur yang baik maka mobilitas masyarakat akan meningkat dan cost menurun. Dengan adanya infrastruktur, kita juga bisa memperbaiki suplai energi dan meningkatkan konektivitas nasional. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan serta perbaikan skill tenaga kerja termasuk aspek penguasaan teknologi riset dan inovasi, juga merupakan fokus dari pemerintah,” kata Menkeu.

Anggaran Infrastruktur dalam APBN 2009-2019

Sumber: Kemenkeu RI

Domain Kementerian PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengemukakan, dalam ketersediaan infrastruktur Indonesia menghadapi dua tantangan ketimpangan, yaitu pertama, disparitas ketersediaan infrastruktur di wilayah barat dan timur, di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

“Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkonsentrasi pada perbaikan di wilayah barat dan pembangunan infrastruktur baru di wilayah timur. Selama ini, pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan tingkat keekonomisannya, sehingga terjadi ketimpangan yang signifikan,” kata Basuki.

Tantangan kedua, lanjut Menteri PUPR, akibat ketimpangan infrastuktur tersebut, terjadi ketimpangan pendapatan, antara wilayah yang sudah mempunyai infrastruktur yang memadai dan wilayah yang minim infrastruktur. Sehingga pembangunan infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia mampu membuka peluang ekonomi baru, terbentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada gilirannya mengurangi ketimpangan kesejahteraan.

Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dilakukan berdasarkan kewilayahan melalui sinkronisasi program-program di sektor transportasi, pengairan, perumahan, energi, dan telekomunikasi. Dari lima sektor yang berkaitan dengan infrastruktur, kata Basuki, yang merupakan domain teknis Kementerian PUPR adalah infrastruktur transportasi, pengairan, perumahan. Sementara sektor lainnya berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan kewilayahan, Kementerian PUPR mempunyai 42 titik pembangunan infrastruktur di 35 wilayah strategis dalam pembangunan infrastruktur prasarana transportasi, pengairan, dan perumahan. Ke-35 wilayah strategis tersebut terdiri dari: Pertama, 13 provinsi lumbung pangan nasional, untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Kedua, 10 tempat tujuan wisata andalan yang disebut ‘Bali Baru’. Ketiga, 7 kawasan perbatasan, menjadikan batas negara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Keempat, 12 kawasan metropolitan baru, di mana akan dibangun perumahan untuk kalangan masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

Untuk menciptakan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan prasarana jalan raya dan jalan tol, pemerintah telah menetapkan sasaran pencapaian pada periode 2015-2019. Per 2017, sudah dibangun 780 kilometer jalan raya dan pembangunan 1000 kilometer jalan tol baru. Pada tahun 2019, kata Basuki, akan ada tambahan jalan tol sepanjang 850 kilometer, sehingga total panjang jalan tol yang dibangun pada periode 2015-2019 menjadi 1.850 kilometer. Khusus pembangunan jalan tol, dalam Renstra 2015-2019, yang semula dianggarkan Rp 167 triliun, berubah menjadi Rp 224 triliun.

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan, dengan terlebih dulu menciptakan ketahanan sistem pengairan lahan pertanian. Pada periode 2015-2019, Kementerian PUPR akan membangun 49 waduk baru, tujuh di antaranya sudah selesai pada tahun 2017. Selain itu, ada penyelesaian pembangunan 16 waduk yang mangkrak. Ke 49 waduk itu, lanjut Menteri PUPR, akan mampu mengairi lahan pertanian baru seluas 1 juta hektar, yang saat ini baru mampu mengairi 265 ribu hektar.

“Sementara rehabilitasi waduk-waduk yang sudah ada, ditargetkan mampu mengairi lahan pertanian seluas tiga juta hektar. Saat ini, lahan pertanian yang diairi waduk-waduk tersebut baru seluas satu setengah juta hektar. Nantinya, setelah irigasi-irigasi sekunder dan tertier selesai dibangun, total lahan pertanian yang bisa diairi akan mencapai tiga juta hektar.”

Di bidang perumahan, kebutuhan akan perumahan atau backlog perumahan per tahun 2014 sebanyak 7,6 juta unit. Pemerintah menargetkan ada penambahan sebanyak 1 juta unit rumah per tahun. Selama tahun 2016 sudah dibangun satu setengah juta unit. Sedangkan per Juli 2017 sudah dibangun 449 ribu unit.

Untuk sanitasi wilayah kumuh perkotaan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, telah melansir proyek 100-0-100, 100% sarana air bersih – 0 ha permukiman kumuh – 100% sarana sanitasi. Per Juni 2017, proyek tersebut sudah mencapai 70% dari kawasan kumuh perkotaan di seluruh Indonesia.

“Pembangunan dan renovasi sarana air bersih dan sarana sanitasi yang layak di kawasan kumuh akan mencapai 100% pada tahun 2019,” kata Basuki.

Adapun terobosan-terobosan untuk mempercepat pencapaian pembangunan infrastruktur di bawah Kementerian PUPR, dilakukan melalui, pertama, regulasi dan hukum, yang mencakup perizinan, pembebasan lahan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Kedua, pendanaan inovatif yang tidak mengandalkan APBN, tapi mencari sumber pendanaan alternatif dengan melibatkan sektor swasta. Ketiga, mendorong peningkatan kepastian hukum untuk menarik investasi. Keempat, peningkatan kemampuan kepemimpinan, agar para pemimpin, khususnya di daerah memiliki pemahaman dan penguasaan atas detail program untuk memudahkan monitoring yang berkelanjutan. Kelima, penerapan hasil riset teknologi, untuk menemukan metoda pembangunan yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik. Salah satu hasil riset yang diterapkan adalah dalam pembangunan fly–over di Antapani Bandung dan empat fly–over di kota lainnya, yang diselesaikan hanya dalam waktu 4,5 bulan.