Berkaitan dengan ketimpangan, Menteri PPN – Ketua Bappenas, Bambang Sumantri Brodjonegoro mengemukakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioanal – Bappenas bersama beberapa mitra kerjanya akan menyelenggarakan Indonesia Development Forum pertama pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2017 dengan tema ‘Memerangi Ketimpangan Untuk Pertumbuhan yang Lebih Baik’.
Konferensi dua hari yang akan dihadiri oleh para pejabat tinggi negara, pakar-pakar pembangunan, dan tokoh-tokoh penting lainnya akan berdiskusi untuk menemukan solusi-solusi guna mengatasi masalah ketimpangan di Indonesia yang kian mendesak.
Indonesia Development Forum adalah satu platform nasional untuk terselenggaranya dialog nasional mengenai pembangunan nasional. Perhelatan yang digagas oleh Bappenas ini diselenggarakan untuk mendorong pembahasan mengenai beragam ketimpangan, serta untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran baru sebagai solusi inovatif bagi ketimpangan.
“Misi dari forum ini adalah membangun Indonesia yang ekonominya tumbuh lebih kuat, lebih berkelanjutan, dan lebih inklusif melalui tiga pilar: Inspire, Imagine, Innovate,” kata Bambang.
Imagine, mendambakan Indonesia yang lebih inklusif, lebih maju, dan dengan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Be Inspired, dengan cara-cara terbaik dalam menangani persoalan-persoalan pembangunan yang sangat pelik di Indonesia. Innovate, menciptakan terobosan-terobosan dalam mewujudkan Indonesia yang dicita-citakan bersama.
Dalam menyelenggarakan Indonesia Development Forum, Bappenas bekerja-sama dengan Knowledge Sector Initiative, sebuah lembaga kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Menurut Bambang, forum ini dilaksanakan pada saat yang tepat, di mana Indonesia sebagai negara dengan magnitude ekonomi terbesar di Asia Tenggara tengah bertransisi dari industri berbasis komoditas dan produk-produk manufaktur sederhana menuju industri modern berbasis teknologi, yang menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi.
“Tanpa kebijakan inklusif yang kuat, transisi ini berisiko memperparah ketimpangan yang terjadi, dan lebih banyak lagi penduduk Indonesia yang hidup dalam zona kemiskinan.”
Ia menjelaskan, target-target yang ingin dicapai melalui Indonesia Development Forum, antara lain mempertemukan para pelaku pembangunan yang berasal dari instansi-instansi pemerintah, kalangan dunia usaha, lembaga-lembaga nirlaba dalam satu dialog guna merumuskan agenda-agenda pembangunan yang berwawasan jauh ke depan.
Mengkomunikasikan fakta-fakta di lapangan sebagai pertimbangan untuk kebijakan-kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Mendorong kerja sama di antara semua tingkat pemerintahan, kelompok masyarakat madani, akademisi, dan dunia usaha yang memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda-beda.
Indonesia Development Forum akan menjadi forum tahunan jangka panjang, sebagai wadah bagi para pemimpin di pemerintahan, sektor swasta, akademisi, dan anggota masyarakat lainnya untuk bekerja sama merumuskan agenda-agenda pembangunan Indonesia. Tema Indonesia Development Forum pertama tahun 2017 adalah ‘Memerangi Ketimpangan Untuk Pertumbuhan yang Lebih Baik’.
Team Leader of Knowledge Sector Initiative, Petrarca Karetji menjelaskan, sejak beberapa bulan lalu melalui ‘Call for Papers’ pada web Indonesia Development Forum, Bappenas dan beberapa mitra kerjanya mengundang para mahasiswa, akademisi, dunia usaha, profesional, pejabat publik dan masyarakat luas untuk menyampaikan pemikiran dalam bentuk makalah ilmiah mengenai upaya memerangi ketimpangan di Indonesia.
“Hingga deadline yang ditetapkan, Bappenas telah menerima tidak kurang dari 555 makalah, di mana 40 terbaik yang menawarkan pemikiran-pemikiran inovatif dalam menangani persoalan ketimpangan di Indonesia akan dipresentasikan dalam The 1st Indonesia Development Forum tanggal 9 dan 10 Agustus 2017 mendatang di Jakarta,” kata Petrarca.
Menteri PPN – Ketua Bappenas mengatakan, tanggapan dari masyarakat benar-benar sangat menggembirakan, ini tercermin dari banyaknya usulan pemikiran yang disampaikan kepada panitia, baik dalam bentuk ringkasan pemikiran maupun berupa makalah. Ini menunjukkan kepedulian dan kesediaan masyarakat atas persoalan-persoalan yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini, sekaligus untuk mencari solusi-solusinya.
“Makalah yang kami terima bukan saja dari dalam negeri, tapi juga dari warga Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kami begitu terkesan dengan pemikiran-pemikiran yang kami terima, dan karena makalah yang diajukan umumnya bagus-bagus, sulit bagi kami untuk menentukan mana yang terbaik,” kata Menteri PPN – Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Dari 11 sub-tema yang ditawarkan, sub-tema pertama, yaitu ‘Memutus Lingkaran Setan Korupsi dan Ketimpangan’ adalah sub-tema yang paling menarik. Selain cukup ‘membumi’ dan ‘memasyarakat’, tema ini menjadi lebih sexy, karena korupsi di Indonesia bukan hanya sebagai persoalan yang akut, dan dikhawatirkan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, tapi oleh kalangan tertentu korupsi sudah diyakini sebagai satu kelaziman, keniscayaan, dan para pelakunya harus dibela secara terang-terangan dengan menggunakan perangkat politik lembaga negara.
Lebih buruk lagi, apa yang dilakukan oleh kelompok yang menganggap korupsi sebagai suatu hal yang banal (biasa), ada sebagian masyarakat dari berbagai komunitas yang mendukung sikap dan tindakan kelompok itu.
Korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga menghilangkan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan layanan-layanan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi kependudukan, serta merenggut kesempatan publik untuk bisa merasakan taraf hidup yang lebih baik, karena tidak terselenggaranya atau gagalnya pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik, dan lain-lain.
Sehingga ketimpangan yang diakibatkan oleh korupsi bukan hanya ketimpangan infrastruktur antar daerah, tapi ketimpangan pendapatan masyarakat masyarakat, ketimpangan layanan publik yang seharusnya didapat oleh masyarakat, dan ketimpangan kewarasan pikir dalam memahammi dan mempersepsikan satu objek atau persoalan. Korupsi telah mengeruhkan kejernihan pikir masyarakat.
Fakta-fakta di lapangan seperti itu, adalah tantangan yang harus dihadapi tidak saja dengan stimulus-stimulus ekonomi, tapi juga harus dilakukan upaya-upaya pendampingan dengan pendekatan dan edukasi yang persisten.
